Gambaran Wilayah Dampingan....

 

I.       PENDAHULUAN

Sampai Dengan Akhir Desember 2013 ini, Pelaksanaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat –Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Untuk Tahun Anggaran 2013 yang melakukan Tahapan kegiatan Optimalisasi yang memanfaatkan sisa Usulan Desa/Kelurahan  Hasil MAD II Prioritas Usulan di Tahun Anggaran 2011 di Kecamatan.Sementara untuk Tahapan Perencanaan Kegiatan Integrasi Tahun Anggaran 2013, Kecamatan Ampana Kota sudah melaksanakan MD I Sos dan MDKP Bagi Desa/Kelurahan Pemekaran dan Validasi Usulan untuk kel/Desa Devinitip sejumlah 20 kel/desa yang proses kegiatannya sesuai dengan Juknis dan PTO.

Terkait dengan itu maka Kecamatan Ampana Kota yang wilayahnya terdapat Desa dan Kelurahan tentunya perlu perhatian penuh karena selain penilaian tentang RPJM / RKP Desa dari 5 (lima) menjadi 8  Desa serta juga di lakukannya Penilaian tentang Dokumen Renstra /Renja Kelurahan, Dokumen Renstra /Renja Kelurahan tersebut hanya memuat tentang Operasional kegiatan dan belanja kelurahan, tidak adanya perencanaan Kegiatan Pembangunan yang tertuang dalam dokumen renstra tersebut cukup menyulitkan bagi kami selaku pendamping. Namun hambatan mengenai hal tersebut sudah dapat di tangani meskipun belum secara Optimal dan maksimal di karenakan masih terdapat pemerintah Desa /Kelurahan belum memahami keberadaan sebuah dokumen Renstra / RPJMDes itu adalah wajib di miliki oleh Desa dan Kelurahan yang secara aturan telah di tuangkan dalam PP  No. 72 dan 73  Tahun 2005 Tentang Desa dan Kelurahan, Permendagri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

            di samping itu sampai Bulan Desember pelaksanaan Tahapan Perencanaan Kecamatan Ampana Kota sudah melaksanakan MAD 2 Sosialisasi untuk Tahun Anggaran 2014, beberapa Kelurahan sudah memiliki Dokumen Renstra dan Desa yang baru di mekarkan juga menyusun Dokuemen RPJM Desa, melaksanakan review PKD Dokumen RPJM dan Dokumen Renstra. Ada 5 Desa yang memiliki Dokumen RPJM Des telah di dampingi yang harus di review sementara untuk Renstra Kelurahan yang sebelumnya sudah di miliki Kelurahan sejak Tahun 2011 juga di fasilitasi untuk Review sebanyak 12 Kelurahan. Sehingga untuk melahirkan usulan (N+0) Tahun 2014 sementara berjalan dan saat yang bersamaan juga di persiapkan usulan (N+1) untuk Tahun 2015. Bagi Desa yang baru di Fasilitasi Tahun Anggaran 2013 antara lain Desa Buntongi, Patingko dan Saluaba, tidak di laksanakan Review PKD karena masih Desa Baru yang di mekarkan. 

            Namun dalam proses perencanaan Tahun Anggaran 2014 yang notabene Skema Integrasi Murni dan tidak ada lagi di kenal Skema lain sedikit mengalami kewalahan pada saat dilapangan. Tentunya harapan yang paling besar adalah di butuhkan Penguatan secara kontinyu dari Tim Faskab dalam rangka percepatan tahapan tersebut khususnya bagi kami Tim Work di kecamatan Ampana Kota. Perlu diketahui juga khusus bagi Tim Faskab dan yang ada Propinsi bahwa di kecamatan Ampana Kota telah terjadi pemekaran yang sebelumnya 6 (enam) Kelurahan dan 5 (lima) Desa pada Pertengahan Tahun 2011 telah terjadi pemekaran kelurahan menjadi  12  sementara Desa untuk pemekaran menjadi 8 ( delapan) sehingga yang sebelumya 11 sekarang ini menjadi 20 (Kelurahan/Desa).   

Kecamatan Ampana Kota untuk tahun anggaran 2011 terjadi pemekaran di beberapa wilayah desa/kel, dari 11 Kel/Desa  menjadi 20 desa/keldengan jumlah populasi penduduk Kecamatan Ampana Kota 40. 743 Jiwa yang terbagi laki – laki sebanyak 20. 063 jiwa, Perempuan 20. 680 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 10.796  dalam _{( data Tahun 2012) .} sehingga kami selaku Pendamping/Fasilitator cukup mengalami kendala khususnya dari Plafon Anggaran yang masih terbatas serta belum terpisahnya kelurahan/Desa yang telah mekar dari Induk.  Mengingat kebijakan atau aturan main yang dibuat oleh program baik yang tertuang dalam juknis dan juklak juga menjadi kendala dalam pencapaian progres dilapangan,dikarenakan mengalami perubahan khususnya dalam penganggaran yang terbatas bagi kecamatan baru.

Gambaran realitas tersebut perlu mendapat perhatian secara khusus baik dari jalur fungsional dalam hal ini Tim faskab maupun jalur  birokrasi pihak satker Kabupaten Tojo Una-Una untuk meneruskannya ke jenjang ditingkat atas, dimana untuk pendanaan BLM Reguler pertahun anggaran mengalami penurunan setiap tahunnya sementara angka jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Ampana Kota, padahal di ketahui bersama kepadatan jumlah penduduk akan di ikuti dengan meningkatnya angka kemiskinan ( RTM) apalagi dalam memperoleh lapangan kerja.

            Dengan demikian untuk wilayah dampingan Kecamatan Ampana Kota perlu dukungan dan perhatian penuh dari semua pihak ( Pemerintah Kecamatan, Pemerintaha Kelurahan/Desa, Faskab, FK serta pelaku – Pelaku PNPM – Mandiri Perdesaan serta Masyarakat secara keseluruhan) demi kelancaran dan suksesnya pelaksanaan setiap Tahapan kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian program PNPM – Mandiri Perdesaan.  

II.      PERMASALAHAN

Sampai dengan saat ini kendala atau permasalahan yang tengah dihadapi adalah antara lain :

1.    Pengembalian dana oleh kelompok Simpan Pinjam Perempuan dengan tunggakan yang bervariasi ( Kolek / Kualitas Pinjaman  II, III, IV dan V)

2.    Penataan Administrasi Pengarsipan setiap tahapan Kegiatan

Melihat permasalahan yang di alami di Kecamatan Ampana Kota sangat di harapkan kepada semua pihak yang terkait dapat membantu untuk penanganan masalah khususnya Pengembalian Pinjaman Dana oleh kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), sehingga kelancaran dan ketaatan pengembalian tidak menghambat kegiatan Program PNPM – Mandiri Perdesaan yang sedang  berjalan dengan baik.

III.      KEMAJUAN KEGIATAN FASILITASI/PENDAMPINGAN

 Desa / Kelurahan telah di dampingi dalam proses penyusunan Dokumen Renstra dan RPJM Des, untuk Kelurahan semuanya telah memiliki Dokumen Renstra dan Desa juga menyelesaikan Dokumen RPJM Desanya  sementara untuk Kegiatan Fisik Pembangunan Sarana Prasarana juga telah mengalami kemajuan sampai saat ini TPK sudah melaksanakan MDST. Sehingga untuk Kecamatan Ampana Kota seluruh kegiatan fisik 1 Kelurahan dan 2 Desa telah selesai,  dan untuk Pelatihan Masyarakat telah di laksanakan 4 Jenis Pelatihan 3 Cluster Kabupaten dan 1 Pelatihan di Kecamatan

Adapun Pelaksanaan pertemuan dan kunjangan antara :

1.    PELAKSANAAN PERTEMUAN DITINGKAT KECAMATAN DAN DESA/KEL.

Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan yang dilakukan sampai dengan akhir Desember2013  adalah :

a.    Tingkat Kecamatan

      Rakor Bulanan KPMD – K sekaligus memberikan penguatan

      Rapat Internal Pelaku Kecamatan terkait Penanganan Pinjaman Bermasalah yang menjadi tunggakan kelompok

      Evaluasi progres Pelaksanan kegiatan TA. 2013

      Evaluasi Progres dan Percepatan Tahapan Perencanaan TA. 2014 untuk (N+0) dan sekaligus persiapan (N+1) usulan TA. 2015

b.    Tahap Pelatihan

      3 Jenis Pelatihan di laksanakan di kabupaten Cluster 9 kecamatan ( BKAD, BP  UPK dan UPK) dan 1 Jenis Pelatihan di laksanakan di kecamatan yaitu pelatihan TP3.

c.    Tingkat Desa/Kelurahan

-         Tahapan Perencanaan

      MD Pra Musrenbang

      Fasilitasi RKPDes Prioritas usulan (N+0) dan ( N+1)

-         Tahapan Palaksanaan

      Penyaluran Dana

      MDPJ Dana Tahap II

      MDPJ 100% dan MDST

2.    KUNJUNGAN dan PENINJAUAN KEGIATAN

         Sampai dengan Akhir bulan Desember 2013 Kunjungan yang dilakukan oleh Tim Faskab  dan dari Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

a.    Kunjungan Tim Faskab

Pada pertengahan Desember kunjungan dilakukan oleh Fastekab dalam rangka monitoring Kegiatan di Desa Sumoli terkait dengan Pembangunan Gedung TK

b.    Kunjungan dari Propinsi

Untuk Bulan ini kecamatan Ampana Kota telah di kunjungi oleh ANAS Specialis Managamen Information System, yang juga melakukan kunjungan ke Desa Sumoli bersama Fastekab, FT dan PL.

IV.       KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.   Kesimpulan

Kesimpulan akhir pada Pelaporan Bulan ini adalah untuk Kegiatan Optimalisasi dan Integrasi TA. 2013 Melakukan Koordinasi dengan Camat, PJOK,BKAD, UPK,  Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Integrasi TA. 2013, percepatan Progres tahapan kegiatan untuk T. A 2013 diantaranya melaksanakan  tahapan perencanaan PKD atau Penggalian Gagasan bagi Desa/Kelurahan yang belum memiliki Dokumen Renstra maupun RPJM Des untuk kesiapan TA. 2014 dengan pra syarat Total Integrasi.  Dan untuk  T. A 2013  terkait dengan skema Optimalisasi dan  percepatan  progress  pelatihan masyarakat perlu dilakukan secepatnya.  

Maka di akhir Pembuatan Laporan ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan serta akan ditindaklanjuti dibulan Desember 2013, serta perlu adanya Support dari Tim FASKAB Kab. Tojo Una-Una, sehubungan dengan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Integrasi Program di Kecamatan Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una.

1.    Penguatan Kelembagaan BKAD dan BP-UPK dan UPK berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah (AD/ART) dan STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UPK, BP-UPK

2.    Penanganan pelatihan mengingat Kec.Ampana Kota adalah Kecamatan baru

3.    Progres Penilaian RPJM – Des, RKP – Des

B.   Saran

Adapun Hal-hal yang perlu mendapat Dukungan dari TIM FASKAB TOJO UNA-UNA adalah :

a.    Penguatan Kelembagaan BKAD, UPK, dan UPK Kec. Ampana Kota

b.    Melakukan IST Kepada Fasilitator Kecamatan sehubungan dengan Tahapan Kegiatan PNPM-MPd TA. 2013

c.    Memfasilitasi pelatihan demi percepatan proses program PNPM-MP bersama fasilitator kecamatan.

d.    Melakukan OJT terkait dengan strategi Integrasi T.A 2014

e.    Di harapkan kepada Tim Faskab untuk mendampingi  kami selaku pelaku di kecamatan agar setiap pelaksanaan tahapan dapat termaksimalkan, berhubung Kecamatan Ampana Kota yang masih baru.

Demikian akhir dari penyusunan Laporan Individu ini semoga mendapat tanggapan dan respon yang positif dari Pihak Kabupaten Maupun Propinsi guna menciptakan pemerataan Kesejahteraan pembangunan, khusus di Kecamatan Ampana Kota yang merupakan Pusat Ibu Kota Kabupaten.

 Ampana, 30 Desember 2013